PERUBAHAN MANAJEMEN PUBLIK

1. Pendahuluan
Kemajuan teknologi, perkembangan kebutuhan masayarakat dan paradigma organisasi telah menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi untuk mengikuti dan menyesuaikannya. Pelayanan yang didasarkan pada birokrasi pemerintahan saat ini sudah seharusnya ditinggalkan karena terkesan lamban dalam pelayanan, pegambilan keputusan dan mengakibatkan ekonomi ekonomi tinggi bagi pihak atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintah. Pemikiran untuk mengintegrasikan fungsi pelayanan, mempersingkat prosedur pelayanan, serta memuaskan pihak yang dilayani sejak dekade 90-an mulai bergulir, seiring perkembangan teknologi, kemajuan pendidikan dan wawasan sumber daya manusia serta tuntutan masyarakat yang mulai kritis. Maka dalam dekade tersebut beberapa organisasi pemerintah mulai mengubah dirinya menjadi pelayanan satu atap, penggabungan fungsi pelayanan ata menghilangkan aturan pelayanan yang sangat tidak memuaskan masyarakat. Para pegawai pemerintah yang sudah mengenyam pendidikan tinggi mulai menyadari pentingnya pelayanan yang prima bagi masyarakat dan meningggakan budaya lama sebagai orang yang minta dilayani menjadi orang yang harus melayani. Perubahan ini tentu saja sangat baik bagi perkembangan organisasi dan bagi masyarakat.
Perkembangan yang mulai baik tersebut, hingga saat ini dirasakan belum memuaskan semua pihak yang terlibat, terutama bagi sebagian masyarakat yang masih merasakan lambannya pelayanan birokrasi masyarakat. Terdapat dua hal yang harus dipuaskan, yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan terpenuhinya hajat hidup atau kebutuhan pokok para pegawai negeri tersebut. Dua kutub itu saling tarik menarik untuk dipenuhi. Kebijakan pemerintah yang secara bertahap menaikkan gaji pegawai masih dirasakan kurang untuk memenuhi hajat hidup dan tuntutan ekonomi saat ini, terutama untuk memnuhi kebutuhan hidup di wilayah Jabotabek dan sekitarnya. Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk secara bertahap menaikkan kompensasi yang memadai bagi para pegawai pemerintah, perlu pula berbagai terobosan dan strategi untuk menyempurnakan organisasi yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Tulisan berikut ini memberikan masukan bagi penyempurnaan organisasi pemerintah dalam memuaskan kebutuhan masayarakat sebagaimana yang diamanatkan pembukaan undang-undang untuk mensejahterakan masyakarat. Perubahan yang paling mendasar adalah perubahan manajemen publik menjadi manajemen privat yang diharapkan menjadi lebih efektif, efisien dan sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat.

2. Isu-isu mendasar
Isu-isu mendasar sebagai titik tolak perubahan pengelolaan organisasi publik menjadi manajemen privat antara lain adanya kendala birokrasi yang menghambat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Kendala-kendala dimaksud adalah :
1. Kendala regulasi.
Kelengkapan regulasi masih menyisakan persoalan yang berarti dan akan dapat terjawab dengan penyelesaian, kejelasan dan kemantapan regulasi, termasuk pengenaan sanksi. Kekurangsempurnaan aturan tersebut akan menimbulkan ekses berupa konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat.
2. Kendala koordinasi.
Proses koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi belum berjalan dengan baik, sehingga berakibat pada kurangnya konsistensi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang justru menimbulkan kebingungan baik pelaksana aturan ataupun pihak-pihak yang mendapat pelayanan.
3. Kendala persepsi
Proses keterbukaan yang berkembang telah berdampak pada munculnya kecendrungan keragaman persepsi menyikapi atas suatu aturan. Akibat perbedaan persepsi tersebut menyebabkan friksi antar berbagai pihak-pihak yang terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan terutama yang berkaitan dengan distribusi kewenangan.
4. Kendala waktu
Di era reformasi ini menuntut kecepatan dan ketanggapan yang tinggi oleh pemerintah untuk menyusun berbagai peraturan dan kebijakan lainnya dalam pemberian pelayanan prima kepada masyarakat, sementara Pemerintah tidak punya cukup waktu untuk sesegera mungkin menyusun berbagai peraturan pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan lainnya yang memang belum lengkap.
5. Kendala sumber daya manusia
Rendahnya kualitas sumber daya manusia termasuk aspek mental dan moral, merupakan faktor yang dominan dalam hal ketidakmampuan memberdayakan kapasitasnya masing-masing. Aparatur Pemerintah belum sepenuhnya memahami luasnya cakupan kebijakan atau aturan yang berlaku. Demikian juga dengan kesiapan stakeholders lainnya untuk ikut berpartisipasi secara profesional dalam penyelenggaraan pembangunan, masih mengisyaratkan adanya keterbatasan terutama berhubungan dengan tingkat kecakapan, keahlian dan penguasaan teknologi modern.
6. Kendala finansial
Keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah merupakan permasalahan yang sangat berat, terutama sejak krisis multidimensi yang dialami Indonesia. Upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas sebagai contoh dalam rangka pelaksanaan desentralisasi membutuhkan biaya yang tidak kecil. Penguasaan dan penggunaan teknologi modern oleh pemerintah dan masyarakat menghadapi problema yang sama, mengingat teknologi tinggi ataupun rendah sekalipun membutuhkan banyak biaya.
7. Kendala Teknologi dan kompleksitas teknologi
Kemajuan teknologi menuntut setiap orang dalam organisasi untuk mampu mempergunakannya agar pekerjaan menjadi lebih cepat, tepat dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Tetapi pesatnya kemajuan teknologi tersebut tidak semua orang dalam organisasi mampu memanfaatkannya. Mereka yang tergolong dalam usia relatif tua (45 tahun ke atas) cenderung mempertahankan pemikiran dan praktek dasar-dasar manual dalam pekerjaan dan tidak menginginkan kesulitan dalam bekerja dengan mencoba memanfaatkan teknologi tersebut. Atau menyerahkan urusan-urusan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi kepada orang-orang yang lebih muda. Pemaksaan atas kemampuan penggunaan teknologi menimbulkan kompleksitas, yaitu :
- bukannya mendatangkan kemanfaatan bagi pekerjaan tetapi menimbulkan masalah dalam pekerjaan akibat pelaksanaan input data yang salah atau teknis perangkat lunak dan perangkat keras.
- upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan atas suatu teknologi membutuhkan biaya, tenaga dan waktu yang besar, sementara teknologi berjalan tanpa mau menunggu kesiapan si pemakai. Akibatnya orang-orang tidak siap dengan perkembangan kecepatan teknologi akan selalu tertinggal.
- kerusakan-kerusakan akibat kesalahan penggunaan teknologi itu sendiri yang jelas membutuhkan waktu biaya dan tenaga yang besar.
- Investasi yang dibutuhkan untuk mengadakan teknologi baru yang besar. Teknologi yang tidak tepat atau tidak fleksibel dalam pemanfaatannya dalam beberapa kurun waktu akan ditinggalkan, menjadi usang dan tidak dapat digunakan lagi. Pengadaan teknologi yang baru akan menyerap dana pemerintah yang cukup besar dalam cakupan nasional.
8. Kendala Struktur Organisasi
Kendala organisasi tampak dalam struktur organisasi pemerintah yang cenderung menyerap lebih banyak personal dalam hitungan kuantitas, bukan kualitas. Sejumlah orang tersebut harus ditempatkan dalam suatu struktur organisasi dengan pekerjaan yang terbatas sehingga tampak sangat gemuk dalam struktur. Atau sebaliknya akibat kekurangan kemampuan khusus yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan padahal orang yang memiliki kemampuan sangat sedikit. Apabila yang ditempatkan dalam struktur adalah sesuai kualitas maka beban pekerjaan menjadi besar. Sementara pemaksaan sesuai jumlah bezetting dalam struktur akan menimbulkan konflik antar struktur. Akibat kendala struktur organisasi tersebut, pelaksanaan pengambilan keputusan yang terkait dengan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat lamban karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Belum lagi berbagai permasalahan yang sangat mungkin timbul akibat kesalahan-kesalahan dalam pelayanan dan penyelesaiannya. Masalah lain adalah penempatan kembali atas orang-orang akibat perubahan struktur organiasi yang baru.
9. Kendala paradigma
Kecepatan perkembangan dan tuntutan jaman membutuhkan berbagai pemikiran baru dan meninggalkan berbagai model pekerjaan yang berbasis manual atau berbasis kuantitas personal ke model pekerjaan yang serba otomatis dengan teknologi yang memadai, efisien, dan cukup beberapa personal. Untuk men tuntutan tersebut organisasi harus menghilangkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu sebagaiman prosedur manual. Pemangkasan pekerjaan tersebut mengharuskan adanya reorganisasi dan akan menghilangkan orang-orang yang sebelumnya berperan dan harus memindahkannya ke dalam struktur organisasi yang baru. Para pengambil keputusan strategis dalam organisasi terbelah menjadi dua dengan berbagai kepentingan yang menyertainya. Para pengambil keputusan yang mempertahankan status quo akan berupaya menolak segala perubahan yang akhirnya akan menyingkirkan dirinya dalam struktur yang baru atau koleganya dalam organisasi. Pertarungan paradigma ini sangat alami dan mana yang lebih kuat dalam upaya untuk mempertahankan atau mengubahnya akan memenangkannya.
10. Kendala budaya. Budaya organisasi yang lebih menghargai orang dari senioritas, terutama umur, kemampuan dan keterampilan dalam jangka panjang akan sangat merugikan organisasi.

3. Dua pilihan utama pengelolaan organisasi
Atas tuntutan organisasi di atas, organisasi dihadapkan atas pilihan untuk mempertahankan pengelolaan yang lama dengan berbagai kendala yang menyertainya dan memperbaikinya, atau merubahnya dengan pengelolaan yang lebih baik dan efisien sebagaimana organisasi swasta. Yang jelas mempertahankan struktur organisasi yang lama tidak akan menyelesaikan masalah secara lebih baik. Memperbaiki organisasi dengan struktur yang sama akan malah menimbulkan konflik kepentingan. Maka pilihan yang terbaik adalah merubahnya ke dalam pengelolaan privat yang secara konsepsional nampak lebih baik, transparan dan akuntabel. Tetapi pilihan atas pengelolaan organisasi privat membutuhkan berbagai kesiapan dalam mengantisipasi berbagai kendala di atas.
Tujuan dari perubahan pengelolaan organisasi adalah
(1) Akselerasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(2) Penataan secara proporsional tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan peningkatan organisasi.
(3) Mobilisasi secara lebih baik sumber-sumber dana pemerintah yang disediakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
(4) Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisien


4. Berbagai persiapan awal
Persiapan menuju pengelolaan privat dalam organisasi pemerintah membutuhkan berbagai langkah mendasar, yaitu :
- Landasan hukum. Landasan hukum kebijakan pengembangan dan peningkatan kapasitas pada hakekatnya bersumber pada operasionalisasi program yang relevan dengan upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas organisasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Konsepsi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas
Pengembangan dan peningkatan kapasitas yang dimaksudkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat mengacu kepada kebutuhan akan :
- penyesuaian kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan,
- reformasi kelembagaan,
- modifikasi prosedur-prosedur kerja dan mekanisme-mekanisme koordinasi,
- peningkatkan keterampilan dan kualifikasi sumber daya manusia,
- perubahan sistem nilai dan sikap atau perilaku sedemikian rupa,
Tujuan utama perlunya landasan hukum adalah agar pelaksanaan pelayanan yang menggunakan prinsip pengelolaan yang berbeda mendapat legalitas. Sangat penting kelegalan ini sehingga landasan hukum merupakan persiapan yang paling utama dalam pelaksanaan pengelolaan secara privat. Hal ini akan menghindari dari sorotan buruk dari berbagai pihak atas penggunaan wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pemberian pelayanan.
Demikian pula konsepsi pengembangan dan peningkatan kapasitas sangat diperlukan karena pengelolaan yang berbeda membutuhkan ruang gerak yang berbeda dalam hal kebijakan, struktur organisasi, prosedur kerja, sumber daya manusia yang diperlukan dan lain sebagainya.


4.1. Lingkup Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Organisasi
Secara umum Pengembangan dan peningkatan Kapasitas meliputi tiga (3) tingkatan agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan yaitu :
a. Tingkat system; yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu.
b. Tingkat kelembagaan atau entitas, yaitu struktur organisasi, proses-proses pengambilan keputusan dalam organisasi, prosedur-prosedur dan mekanisme-mekanisme kerja, instrumen manajemen, hubungan-hubungan dan jaringan antar organisasi dll.
c. Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kualifikasi, pengetahuan/wawasan, sikap (attitude), etika dan motivasi individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi.

4.2. Prinsip-prinsip Pengembangan Kapasitas Organisasi
Prinsip-prinsip pengembangan dan peningkatan kapasitas organiasi adalah :
a. Bersifat multidimensi dan berorientasi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
b. Mencakup multi stake-holders; termasuk unsur swasta dan masyarakat
c. Bersifat “demand driven“, dimana kebutuhan pengembangan dan peningkatan bukan bersifat “Top Down“, namun berasal dari para stakeholders yang membutuhkan. Untuk maksud itu perlu ada transparansi dan akuntabilitas dalam merumuskan kebutuhan tersebut.
d. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi yang diamanatkan undang-undang.

5. Strategi pengembangan organisasi
5.1. Strategi pengembangan sumber daya manusia
Setelah landasan hukum yang memayungi pelaksanaan pelaksanaan dalam pengelolaan secara privat, langkah penting selanjutnya pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Strategi sumber daya manusia mengacu pada bagaimana aktivitas sumber daya manusia dikelola untuk mendukung strategi bisnis dan mencapai tujuan dan misi organisasi. Strategi smber daya manusia dalam implementasinya adalah bagaimana membangun kemampuan-kemampuan sumber daya manusia yang antara lain :
- strategi dalam memilih orang untuk posisi kunci yang memiliki talenta khusus, keterampilan dan keahlian teknikal yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan
- strategi penempatan personal pada struktur organisasi yang tepat
- Strategi pemberian tingkat otoritas dan independensi yang berbeda atas orang atau unit yang berbeda
- Strategi kepemimpinan

5.2. Strategi pemasaran dan budaya organisasi
Perubahan pengelolaan organisasi memerlukan strategi pemasaran organisasi yang mengacu pada pelayanan prima yang akan dilakukan oleh setiap personal kepada konsumen atau penerima layanan. Konsep utama dalam strategi pemasaran organisasi adalah bagaimana memuaskan penerima layanan. Konsep ini secara keseluruhan akan merubah budaya kerja menjadi lebih baik jika benar-benar didasarkan pada pemuasan kebutuhan masyarakat.

5.3. Strategi finansial
Strategi finansial mengacu pada pemanfaatan dan penggunaan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk operasional organisasi oleh orang-orang yang diberikan kewenangan dalam organisasi. Secara nyata penggunaan kewenangan dana yang tepat akan menyebabkan organisasi efektif dan efisien dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

6. Penutup
Mensikapi pentingnya pengembangan organisasi dalam pengelolaan privat pada organisasi pemerintah, perlu dilakukan telaah lebih lanjut dan penelitian. Walaupun demikian, saat ini bukan saatnya hanya sosialisasi perlunya pengelolaan privat dalam organisasi pemerintah, tetapi sudah pada tahapan implementasi. Kendala akan selalu menyertai, tetapi langkah-langkah menuju perbaikan harus terus dilakukan. Secara umum tulisan ini hanya memberikan masukan awal bagi pengembangan organisasi pemerintah. Telaah atas tugas pokok dan fungsi yang mana dari organisasi pemerintah perlu dilakukan sehingga perubahannya bersifat strategis dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.